Namun setelah mendapati PKL, masih tidak habis pikir juga karena yang ditemukan adalah orang sedang berjualan di tempat terbuka dan bukan di pasar. Di tempat itu pula tidak ada sesuatu yang berkaki lima. Bila terdapat meja atau kursi, juga hanya berkaki empat. Sebagian ada yang pakai tenda atau gerobak. Namun bagi yang tidak menggunakan sarana semacam itu disebut PKL juga. Mereka itu hanya menempati “lapak”, yakni berupa petak pada lahan yang mereka kuasai dan digunakan untuk menggelar barang dagangannya. Pemerhati bahasa Indonesia asal Eropa, Andre Moliere pernah menulis di Kompas tentang kaki lima dan ia berusaha mencari tahu arti sebenarnya, namun belum juga menemukan jawaban yang tepat.

Pengertian “pedagang kaki lima” secara harfiah juga masih rancu, karena obyeknya tidak jelas. Seorang pedagang adalah spesialis dalam berniaga untuk barang dagangan tertentu. Ada pedagang kain, pedagang sayur, pedagang mobil, pedagang minyak, pedagang beras, pedagang pakaian, pedagang kelontong, pedagang ikan dan masih banyak lagi.Atas dasar penalaran ini apakah berarti bahwa yang dijual oleh PKL adalah kaki lima? Sekali lagi, apakah kaki lima itu?

PKL banyak ditemukan di trotoar, di tepi jalan umum atau ruang terbuka di lokasi ramai. Dengan demikian “pedagang kaki lima” sebenarnya mengandung arti kiasan bagi pelaku usaha non formal dan menempati lokasi-lokasi tersebut. Munculnya PKL mirip dengan sejarah lahirnya pasar tradisional. PKL muncul secara tiba-tiba di lokasi tertentu tanpa diundang dan tanpa melalui persyaratan tertentu. Kemudian PKL lainnya menyusul. Pasar tradisional biasanya dibuka oleh pemerintah lokal atau atas prakarsa masyarakat setempat. Kerumunan PKL bila dibiarkan menetap, lama kelamaan akan menjadi sebuah pasar juga.

PKL merupakan sektor khusus yang meskipun sangat membebani, namun merupakan kewajiban pemerintah kota (pemkot) untuk melindunginya. Oleh karena itu pemkot memerlukan peraturan daerah (Perda). Meskipun demikian pemkot masih kewalahan menghadapi masalah PKL. Sampai-sampai tindakan represif sering dilakukan oleh petugas keamanan dan ketertiban (kamtib). Besar kemungkinan sebagai penyebabnya adalah pengawasan yang kurang efektif serta tindakan preventif yang minim.

Penggusuran PKL sebetulnya tidak perlu terjadi bila Perda dan penegakan hukum (law enforcement) sudah memadai. Masalahnya adalah bagaimana kebijakan pemkot dalam mengimplementasikan Perda tersebut. Penggusuran sering dilakukan secara tiba-tiba hingga menimbulkan keributan. Melalui tayangan berita televisi juga sering terlihat tindak kekerasan dilakukan oleh petugas terhadap PKL. Jerih payah menggusur PKL pada kenyataannya belum dapat menyelesaikan masalah. Pemerintah tidak cukup hanya melihat dari sisi luarnya saja tanpa mengetahui akar penyebabnya.

Dalam hal menangani PKL, Jakarta adalah contoh akurat. Sejauh mana Jakarta mampu menertibkan PKL? Meski telah dibuat Perda Nomor 2 Tahun 2002, namun masih jauh untuk dapat melihat kehidupan PKL yang tertib di Jakarta. Perda tersebut menyebutkan antara lain bahwa setiap mal harus menyisihkan 20% lahannya untuk PKL. Namun ketentuan tersebut telah dilanggar oleh pengusaha tanpa dikenai sanksi oleh pemerintah. Ini sudah menambah masalah.

Masalah berikut adalah tentang pungutan liar (pungli). Bahwa PKL merasa aman dan terlindungi, adalah karena mereka telah membayar kutipan secara teratur termasuk pungutan liar (pungli). Merasa kewajibannya telah dipenuhi, maka mereka menganggap bahwa keberadaannya adalah sah (legal). Berita Kompas 26/6 berjudul “PKL Diimpit Pungli” memperkuat hal tersebut. Mereka diminta membayar iuran keamanan, kebersihan dan listrik. Setiap hari rata-rata pedagang lapak membayar Rp.1.000 – Rp.6.000. Di Tanah Abang, lokasi para pedagang sudah ditata rapi di pinggir jalan dengan luas lapak masing-masing sekitar 1 x 1 meter atau 1,5 x 2 meter. Demi mempertahankn lapaknya setiap bulan mereka masih dimintai uang ekstra. Bila tidak, lapak bisa dijual ke orang lain oleh si kuasa seharga ratusan ribu rupiah hingga Rp.2 juta. Kompas manambahkan bahwa menurut pimpinan PD Pasar Jaya sebenarnya PKL di Tanah Abang bisa ditampung di dalam pasar sebagai pedagang resmi. Namun yang pernah terjadi adalah sebanyak 1.256 PKL yang ditampung di pasar kemudian turun lagi ke jalan. Ini juga telah menciptakan masalah lagi.

Apa yang terjadi di Tanah Abang atau tempat lain di seluruh Jakarta serta mungkin kota-kota lain, umumnya menimbulkan kesemrawutan yang merugikan konsumen, pedagang maupun pengguna jalan. Ini berarti tujuan Perda belum tercapai. Selain menimbulkan ekonomi biaya tinggi, juga dikhawatirkan diikuti oleh meningkatnya kriminalitas. Sikap Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dulu yang menetapkan Jalan Surabaya sebagai pusat barang antik adalah contoh keputusan cerdas. Penetapan Taman Puring di Jakarta Selatan sebagai PKL barang loak juga suatu keputusan yang simpatik. Melalui upaya seperti itu kiranya dapat mencegah PKL liar. Mengapa pola pikir yang baik seperti itu tidak dianut? Ada apa dibalik itu? Sudah saatnya dalam era globalisasi sekarang kota metropolitan dan bahkan akan berkembang menjadi megapolitan berpenampilan anggun, tidak kumuh, aman dan berwibawa.

Wajah kota kiranya akan berbeda bila di depan pasar atau mal tidak ada PKL. Semua bentuk perijinan harus ditertibkan. Perlu ada larangan keras terhadap PKL yang berada di trotoar dan bahu jalan. Untuk PKL yang di trotoar diwajibkan masuk ke dalam wilayah pekarangan dengan memperoleh ijin resmi. Hadirnya PKL di suatu lokasi baru, harus dapat dicegah. Harus ada larangan keras terhadap kutipan liar dengan dalih apapun. Maka tertibkan lebih dahulu petugas di lapangan sebelum menertibkan PKL.

Ternyata kata kunci menangani PKL yaitu adanya peraturan yang tepat dan pengawasan yang kekat. Harus dihindari kebijakan permisif dengan alasan apapun. Yang penting juga adalah kejujuran serta disiplin para pejabat/petugas. Untuk dimaklumi bahwa pada kota-kota besar di dunia juga ada PKL. Di negara maju, penataan PKL cukup rapi di lokasi yang telah disediakan. Perijinan serta iuran dilakukan dengan benar dan tidak ada pungli. Karena terasa nyaman dan aman, maka dapat menjadi tempat rekreasi atau tujuan wisata. Konsumen tetap merasa terhormat walau belanja pada PKL. Pemerintah setempat juga mendapatkan tambahan uang pemasukan dari obyek pendapatan daerah tersebut. Oh, alangkah indahnya bila hal itu dapat ditemukan di Indonesia. Kapan?

Pengertian “latah” yang pertama, ujudnya berupa celotehan seseorang sebagai reaksi/ refleks terhadap tindakan, gerakan atau ucapan orang lain atau sesuatu yang sedang dihadapi, dikarenakan dirinya merasa takut atau terkejut. Biasanya pada diri orang itu, kebanyakan adalah wanita, terkesan gagap dan bersikap seperti merasa tak bersalah (innocent). Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kebiasaan buruk tersebut adalah akibat dari gangguan syaraf. Wallahu ‘alam bissawab.
Mengenai “latah” yang kedua, dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun institusi dengan maksud antara lain sbb.:
1) ingin berbuat serupa seperti yang telah dilakukan oleh orang lain; atau
2) mencapai prestasi sebagaimana yang telah dihasilkan oleh pihak lain atau sang icon
atau yang di-idola-kan.

Sikap “latah” ini di satu sisi merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar sesuai dengan naluri manusia yang ingin tampil beda, di sisi lain merupakan refleksi perubahan pada kondisi tertentu sehingga kemudian menumbuhkan semacam trend atau mode.
Rata-rata orang mau berbuat “latah” karena apa yang dilakukan oleh orang lain itu dirasa menguntungkan atau bermanafaat bagi dirinya. Oleh karena itu tanpa disadari banyak orang yang berusaha mencari peluang agar dapat mencapai tujuan tersebut. “Latah” juga menumbuhkan daya saing untuk meraih sukses dalam suatu bidang atau bisnis tertentu. Oleh karena itu sikap “latah” terasa sangat menonjol dalam persaingan bisnis.

Banyak sekali sikap/perbuatan “latah” yang dapat disebut dalam kehidupan sehari-hari, baik tingkat dunia sekalipun. Maka untuk memberi gambaran bahwa “latah” benar ada di tengah kehidupan nyata kita, berikut disampaikan beberapa hal saja.
Hanya sekedar karena “latah”, maka dapat kita saksikan pedagang kaki lima, asongan, pengamen, bahkan pengemis di berbagai tempat yang dianggap “strategis” bagi mereka untuk “beroperasi”. Sebagai dasar pertimbangan mereka, sekali lagi, tidak lain adalah “latah” karena mereka tidak ada opsi lain kecuali hanya ikutan untuk mencari makan dan mata pencaharian.

Gubernur Ali Sadikin (1967 – 1977) yang sejak tampil memimpin Provinsi DKI Jakarta mulai dengan “meremajakan” ibu kota Jakarta (yang dulu dijuluki The Big Village) dengan proyek Mohamad Husni Thamrin (MHT), nampaknya telah meng-inspirasi provinsi/kota lain yang cenderung “latah”. Prestasi beberapa proyek lain di Jakarta seperti halnya pembangunan Taman Impian Jaya Ancol, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dst makin menyemangati daerah-daerah lain untuk “latah” juga.
Bisnis real estate di Jakarta yang dimulai sejak 1970-an dan merupakan peluang cukup menjanjikan, telah membuat banyak pengusaha “latah” untuk ikut terjun di bidang bisnis ini. Melihat prospek yang cukup cerah, daerah-daerah lain kemudian juga “latah” untuk membuka proyek-proyek pemukiman serupa.

Saat di Jakarta mulai dibangun sejumlah Mal (mall) dan Pusat Perbelanjaan (shopping centre), para investor ramai-ramai “latah” menanamkan modalnya pada sektor ini. Sukses di bidang bisnis ini kemudian cepat merambah lebih luas dan membuat “latah” pada kota – kota besar di daerah lainnya.
Perdagangan retail yang diperhitungkan dapat mendatangkan keuntungan besar, telah membuat banyak pengusaha “latah” untuk ikut menegembangkan bisnis tersebut. Saking latahnya, para pengusaha super market ini bahkan membentuk group dan mengundang investor asing agar usahanya menjadi lebih besar dan bisa menguasai jaringan dari hulu sampai hilir.

Pada awal Orde Baru (Orba), hak politik warga negara yang “terpasung” pada masa Orde Lama (Orla) mulai menggeliat terutama di bidang pers dan hukum. Kedua organisasi profesi yang tadinya seperti antara ada dan tiada dalam konteks kebebasan, sejak itu mulai mengembangkan diri untuk menatap ke depan. Gubernur Ali Sadikin yang sangat antusias mendukung aktifitas kedua organisasi profesi tersebut, membuat “latah” para tokoh pers dan praktisi hukum di daerah.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang pada jaman Orba diawasi ketat, telah diberi kesempatan untuk lebih eksis pasca Reformasi (1998). Sebagai dampaknya maka terjadi “latah” di kalangan para aktivis serta cendekiawan kreatif untuk membentuk LSM. Yang lebih unik, ada instansi pemerintah dan BUMN juga “latah” untuk membentuk LSM. Akibat “latah”, jumlah LSM di Indonesia diperkirakan telah mencapai ratusan.
Di bidang media cetak dan televisi yang semula “dikuasai” oleh pemerintah Orba dengan membuat persyaratan perijinan yang ketat, maka sejak Reformasi sudah mulai terbuka dan bebas. Media cetak baik di pusat maupun daerah yang tadinya masih relatif sedikit, maka yang terjadi kemudian adalah banyak pihak yang “latah” menerbitkan surat kabar, majalah, tabloid dll hingga jumlahnya tak terbatas.

Pada awalnya hanya ada satu stasiun televisi milik pemerintah yaitu TVRI, kemudian mendekati Orba bubar berdiri 3 TV swasta, maka pasca Reformasi sejumlah pengusaha “latah” ikut terjun berbisnis di bidang pertelevisian. Hingga kini jumlah TV swasta sudah mencapai belasan di Jakarta dan banyak lainnya lagi di daerah.

Pertumbuhan bisnis pertelevisian juga diringi oleh bisnis hiburan yang menjadi mitra kerja mereka. Maka berbagai tayangan acara sinetron dan acara hiburan lain menjadi cepat merebak di semua saluran TV. Semua stasiun TV menjadi “latah” berebut “pasar” atas acara yang menarik agar dapat mendongkrak rating serta memburu iklan.

Peluang untuk mendirikan partai politik (parpol) baru pasca Reformasi telah membuat “latah” para tokoh politik. Dari semula hanya 3 parpol semasa Orba, ternyata untuk menghadapi pemilihan umum (pemilu) 2004 jumlahnya membengkak menjadi 24 buah. Menyongsong Pemilu 2009, juga terbuka peluang untuk mendirikan parpol baru. Setelah satu per satu muncul parpol baru, kemudian disusul oleh parpol-parpol lain yang “latah” dan berspekulasi untuk adu untung pada pemilihan calon legislatif (caleg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2009. Parpol peserta Pemilu 2009 akhirnya total berjumlah 34.

“Latah nasional” paling anyar di Indonesia yaitu demam pasang iklan di kalangan parpol. Dengan pertimbangan untung rugi bahwa melalui iklan akan mendongkrak popularitas partai dan sekaligus juga pemimpin mereka, maka telah terjadi “latah” yang cukup seru dalam adu iklan politik pada televisi maupun media cetak.

Apakah ini ada hubungannya dengan demokrasi? Mungkin juga, mengingat bahwa kebiasaan tersebut sudah mereka lakukan ratusan tahun sejalan dengan prinsip demokrasi yang dianut, diantaranya adalah menghargai hak-hak orang lain.

Dari segi logika mudah dimaklumi bahwa untuk memasuki suatu tempat harus berurutan dan diatur satu per satu. Ini terbukti saat orang dalam jumlah banyak memasuki suatu rumah, gedung, kantor, tempat pertunjukan dan sebagainya. Demikian pula saat orang memasukkan satuan barang ke suatu tempat atau wadah yang telah disediakan. Dari mulai memasukkan telor hingga mobil, kapal dan pesawat yang semuanya itu mustahil dimasukkan ke tempat yang sudah disediakan secara bersamaan. Menunggu taksi, membayar di kasir/loket, menunggu giliran juga harus antri. Di jalanan umum, bila para pengendara mengabaikan etika serta tidak mau antri maka berakibat fatal dan jalanan menjadi macet. Menurut para pengamat akibat jalanan macet berdampak cukup luas terhadap ekonomi, termasuk pemborosan energi, waktu dan tenaga.

Belajar dari konsep antri, bila betul-betul dapat dilaksanakan maka niscaya setiap permasalahan yang sifatnya menumpuk akan lebih mudah untuk diatasi. Mengabaikan kebiasaan antri menunjukan bahwa yang bersangkutan tergolong orang tidak sabar atau mau menang sendiri. Dalam pekerjaanpun berkas-berkas yang sedang ditangani oleh siapapun pada tingkat apapun harus diselesaikan satu per satu dan dengan nomor urut pula. Bila tidak, maka dapat terjadi penyimpangan yang akan bermuara kepada rasa ketidak adilan dan merupakan bentuk nyata dari sifat diskriminatif dan koruptif. Untuk melakukan suatu penyimpangan, bukan tidak mungkin disertai pula imbalan jasa dan umumnya dinilai dengan uang.

Dapat diduga bahwa terjadinya korupsi adalah dikarenakan sifat-sifat negatif tersebut yang berdampak merugikan orang lain dan bahkan kinerja instansi/lembaga terkait. Jelas kebiasaan tersebut telah menyimpang dari pakem manajemen sehat atau yang sekarang sedang ngetop dengan istilah good governance. Makin tertib manajemen/administrasi dimungkinkan tidak terlalu mudah untuk melakukan tindak korupsi. Maka dari itu untuk mengatasi korupsi secara alamiah, salah satu upaya adalah membiasakan diri untuk antri. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengurangi harkat dan martabat orang lain untuk mendapatkan hak yang sama. Pendidikan, pangkat serta jabatan juga bukan alasan untuk memperoleh hak istimewa dalam hal antri ini.

Berbagai kejadian menunjukkan bahwa keadaan menjadi kacau apabila orang yang berkepentingan tidak mau antri atau pihak penyelenggara lalai untuk mengatur antrian. Tragedi zakat di Pasuruan 15 September 2008 ybl sebagai contoh. Peristiwanya cukup sederhana, yaitu dari kebiasaan seorang dermawan bernama Haji Soikhon yang membagi-bagikan zakat kepada kaum miskin setiap tahun sejak 1990-an. Sudah berkumpul di depan mushala pak haji di pagi hari itu sekitar 5.000 perempuan. Awalnya satu per satu mereka masuk halaman musahla untuk menerima zakat. Baru setengah jam berlangsung tertib, massa yang sudah tidak sabar segera mendesak ke depan dan memaksa memasuki gerbang mushala. Maka terjadilah insiden naas dengan korban tewas 21 orang setelah jatuh dan terinjak-injak serta 13 orang lainnya pingsan dan luka-luka.

Sungguh menyedihkan peristiwa tragis di Pasuruan tersebut, yang intinya hanya karena orang tidak mau antri. Ini baru salah satu contoh. Mengapa demikian? Jawaban terhadap pertanyaan ini hendaklah tidak dianggap enteng dan patut menjadi perhatian buat kita semua. Bahkan layak untuk menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah khususnya serta dunia pendidikan pada umumnya. Mengapa? Karena kejadian seperti ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja manakala sifat/watak bangsa ini tidak berubah. Yang paling penting adalah bagaimana upaya pemerintah membentuk format budaya dan watak bangsa Indonesia yang lebih baik sejak sekarang. Soal yang sederhana ini perlu disosialisasikan sejak usia dini dan para pejabat/penguasa serta tokoh masyarakat juga harus bisa menjadi panutan. [8]

Obsesi umumya timbul karena dirinya termotivasi oleh sesuatu hal yang memengaruhi, yaitu karena seseorang atau orang lain ataupun karena lingkungan. Bagi mereka yang datang dari keluarga atau lingkungan militer misalnya, bisa terobsesi menjadi tentara. Dari lingkungan guru, seseorang ingin menjadi guru. Dari kalangan politisi, kerabat atau generasi berikutnya ada kemungkinan juga ingin terjun di bidang politik.

Dalam keadaan normal, orang akan terobsesi untuk berbuat baik pada lingkungan yang baik pula. Demikian juga sebaliknya, bagi mereka yang berada pada lingkungan kurang baik

Yang mirip dengan pengertian obsesi adalah cita-cita. Biasanya setiap orang yang ingin maju sudah mempunyai cita-cita sejak masih muda. Keinginan tersebut bisa terobsesi oleh kehebatan seseorang dari kalangan keluarga, leluhur, orang-orang sukses di bidang tertentu atau nama-nama besar sebagai idola. Misalnya karena terobsesi oleh seorang jenderal yang hebat, maka si A bercita-cita untuk menjadi jenderal pula. Sebagai upaya untuk mewujudkan cita-citanya itu maka ia lalu masuk tentara. Karena leluhurnya adalah orang hebat dan terhormat pada jamannya, maka si B bercita-cita untuk menggapai kedudukan yang seperti itu. Karena tertarik dengan penampilan seorang pilot dan melalui profesi tersebut memungkinkan untuk bisa menjelajah dunia, maka si C bercita-cita untuk menjadi seorang pilot. Karena mengidolakan ayahnya sebagai wartawan yang hebat, maka ia bercita-cita menjadi seorang wartawan.

Pertautan antara obsesi dan cita-cita mewujudkan suatu ambisi. Suatu ambisi pada diri seseorang akan mudah terlihat dari sikap dan sepak terjang yang bersangkutan dalam setiap tindakan. Dikarenakan ambisinya yang kuat maka yang bersangkutan lalu berbuat maksimal, bahkan sering dikatakan sebagai “menghalalkan segala cara” untuk memenuhi ambisinya tersebut. Mudah dicari contoh di sekeliling kita, yaitu orang-orang yang sangat ambisi untuk memperoleh sesuatu atau mendapat kedudukan tertentu.

Tampilan ambisi akhir-akhir ini telah dipertontonkan dengan sangat nyata oleh para kontestan pada tiap pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Begitu kuatnya ambisi calon kepala daerah, maka pengaruhnya bagaikan magnit yang kuat bagi para pendukung fanatik.mereka. Akibat persaingan keras di antara para calon yang ambisius tersebut kadang-kadang berdampak negatif terhadap pihak yang kalah. Diberbagai tempat yang pemahaman demokrasi relatif belum matang, di pihak yang kalah terkesan masih kurang bisa menerima kenyataan atas kekalahan calon yang diunggulkan tersebut.

Dari berbagai buku mengenai biografi Suharto, tidak ada yang menyebut bahwa Suharto bercita-cita untuk menjadi presiden. Suharto muda terobsesi menjadi tentara sejak masih jaman Belanda dan disusul masa penjajahan Jepang, kemudian berlanjut sampai masa revolusi hingga Indonesia mencapai kemerdekaan penuh berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perjalanan karir militer Suharto sangat cemerlang dan kemudian memegang berbagai jabatan penting hingga tingkat puncak serta memimpin angkatan bersenjata. Suharto juga menduduki jabatan menteri pada Kabinet Ampera dalam pemerintahan Presiden Sukarno. Ambisi Suharto untuk menjadi presiden mulai terlihat sejak menerima Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dari Presiden Sukarno. Suharto tidak menyia-nyiakan peluang tersebut. Bermula ia menjadi pejabat presiden berdasarkan Ketetapan MPRS Tahun 1967 dan ambisinya dapat terwujud setelah pada tahun 1968 ditetapkan menjadi Presiden RI oleh MPR (hasil Pemilu 1967). Ciri khas Suharto sebagai negarawan dan pendiri Orde Baru adalah mengendalikan pemerintahan secara otoriter dan mampu bertahan hingga selama 32 tahun.

Dalam pengakuannya Prof. Dr. B.J.Habibie tidak bercita-cita ingin menjadi wakil presiden apalagi presiden. Ia mengaku tahu diri dan menganggap Suharto sebgai bapak dan guru baginya. Suharto menunjuk dirinya sebagai wakil presiden hasil pemilu 1987 dan saat Suharto lengser pada Mei 1998 Habibie ditunjuk untuk menggantikannya.   Habibie bersedia kembali ke Indonesia dari Jerman adalah karena diminta oleh Suharto dan terobsesi untuk ikut menyumbangkan tenaga serta pikiran bagi bangsa Indonesia. Habibie termotivasi oleh pertumbuhan teknologi dunia yang semakin canggih, ditambah pengalamannya yang cukup lama berdomisili serta bekerja di Jerman. Habibie mengaku memang berambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri dan berteknologi tinggi.

Harmoko mungkin tidak dari awal bercita-cita untuk menjadi wartawan. Namun setelah  menjadi wartawan, karirnya menanjak luar biasa. Ia terobsesi untuk memajukan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), organisasi profesi yang ditekuninya itu. Ia berhasil menjadi ketua PWI dan  memiliki penerbitan surat kabar sendiri. Debut karirnya sebagai tokoh pers nasional telah dibuktikan dengan prestasi puncak Harmoko sebagai menteri  penerangan semasa Orde Baru pada Kabinet Pembangunan IV, V, VI. Mungkin karena terobsesi oleh kondisi nasional pada waktu itu, ia juga aktif di bidang politik melalui Golkar yang kemudian mengantarkannya menjadi ketua umum Golkar. Reputasi dalam karir politiknya tersebut memungkinkan Harmoko menempati jabatan Ketua DPR. Untuk bercita-cita menjadi presiden pada waktu itu sangat tidak mungkin, karena peran sentral Suharto yang sangat kuat dan tak tergoyahkan. Namun sangat mungkin bahwa Harmoko juga berambisi untuk menjadi wakil presiden. Ini merujuk kepada pengalaman Adam Malik yang Ketua DPR pada waktu itu serta mantan Menlu, kemudian menjadi wakil presiden. Demikian pula Sudharmono yang ketua umum Golkar dan mantan menteri sekretaris negara, kemudian dipilih oleh Suharto menjadi wakil presiden. Ketika ditanya mengapa Harmoko yang karirnya lebih lengkap yaitu telah menjadi menteri dan Ketua DPR serta Ketua Umum Golkar tidak mengikuti jejak Adam Malik dan Sudharmono sebagai wakil presiden, langsung dijawab bahwa Suharto yang lebih suka memilih Habibie.

Cita-cita Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meniti karir di bidang militer, dapat dilihat atas keputusannya saat ia memasuki Akabri di Magelang. Setelah sukses di bidang militer hingga menyandang pangkat jenderal dan kemudian menjadi menteri, SBY terobsesi untuk menjadi presiden. Ia membuka lembaran baru dan langsung terjun ke dalam kegiatan politik praktis. SBY lalu membentuk Partai Demokrat sebagai kendaraan politik untuk memenuhi ambisinya tersebut. Akhirnya ia terpilih menjadi presiden pada pemilihan presiden tahun 2004. Meski tidak terang-terangan menunjukkan ambisi untuk menjadi presiden lagi melalui pilpres 2009 yad, namun dari sekarang sudah nampak dari pernyataannya bahwa ia akan memutuskan hal tersebut pada waktu yang tepat nanti. [7]

Setiap tindakan yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok ataupun lembaga tentu mempunyai motivasi. Jarang sekali suatu motivasi dinyatakan secara terbuka. Walau terselubung, motivasi dapat diketahui dari apa yang tersirat dalam suatu keputusan atau tindakan. Namun kita perlu berhati-hati dalam memahami pengertian motivasi yang jauh berbeda dengan motif. Motivasi atau motivation berasal dari kata motive yang berarti alasan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motif adalah pola atau ragam. Misalnya : motif batik, motif ukiran Jepara/Bali, motif klasik, motif kembang-kembang dsb.
Orang yang ahli memotivasi terhadap orang lain disebut motivator. Pasca reformasi (1998), di Indonesia banyak bermunculan motivator dengan gaya khas masing-masing dan cenderung komersial. Umumnya mereka mengambil tema sosial/kepribadian dan ekonomi/keuangan. Yang cukup menonjol diantaranya adalah Gede Prama, Andre Wongso, Mario Teguh, Tung Desem Waringin, James Gwee. Di Amerika Serikat (AS), motivator paling terkenal adalah Anthony (Tony) Robins yang diaku sebagai guru oleh Tung Desem Waringin. Banyak tokoh politik dan pejabat negara AS pernah dimotivasi oleh Tony Robins. Para Ustad, Da’i dan Pendeta adalah juga motivator.

Setiap keputusan apapun tingkatannya, selalu didasari oleh motivasi. Pada keputusan dalam bentuk tertulis, motivasi bisa ditilik dari diktum konsideran menimbang/ mengingat. Dalam keputusan yang dibuat secara lisan, motivasi terlihat dari kepiawaian (aptitude) atau olah sikap (gesture) dari pengambil keputusan. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, tentu ada motivasi. Kebijakan pemerintah tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga miskin, tidak terlepas dari motivasi. Gencarnya usaha pemerintah untuk menggalang investasi, niscaya dilandasi motivasi. Sebuah perusahaan didirikan atau membuka cabang di suatu tempat atau negara, tentu dengan motivasi tertentu. Suatu universitas membuka cabang di tempat atau negara lain, karena ada motivasi. Semua bentuk kerjasama termasuk hubungan bilateral antar negara, juga karena dorongan motivasi. Latihan militer bersama antara dua negara atau lebih, diperkuat oleh motivasi. Banyak contoh lain yang bisa disebut, sepanjang masih ada kehidupan serta hubungan antar manusia di dunia ini. Tidak ubahnya bagi setiap orang yang secara sadar memilih suatu perguruan tinggi, profesi, jenis kegiatan, tempat tinggal, jodoh dsb., pada umumnya dilandasi oleh motivasi.

Motivasi bagaikan “akar” yang akan menumbuh-kembangkan proses berkelanjutan (sustainable processed) atas pelaksanaan dari suatu keputusan. Motivasi akan mendasari validitas suatu keputusan apakah akan bertahan lama atau tidak. Nilai (value) dan ketangguhan (strength) suatu keputusan akan diuji oleh perjalanan waktu. Salah satu contoh adalah kredibilitas UUD 1945. Motivasi yang ditunjukkan oleh para pendiri negara (founding fathers) kita dapat disimpulkan dari Pembukaan UUD itu sendiri.

Meski sudah diamandemen empat kali, sekarang ada wacana baru untuk amandemen UUD 1945 lagi. Berarti, UUD yang sudah diamandemen ulang tersebut dalam waktu relatif singkat sudah dianggap tidak solid. Latar belakang MPR (reformasi) melakukan amandemen terhadap UUD 1945, antara lain adalah karena konstitusi tersebut dinilai memberi kekuasaan terlalu besar kepada presiden. Dalam perjalanan berikut, kedudukan DPR hasil reformasi dianggap lebih kuat dari Presiden. Padahal UUD 1945 sendiri sejak awal dalam penjelasannya telah menegaskan bahwa kedudukan Presiden dan DPR sama kuat dan tidak dalam posisi saling menjatuhkan. Di tengah kemelut tersebut, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) termotivasi untuk mendapat peran lebih besar lagi. Jadi apa sebenarnya motivasi dari upaya amandemen kembali itu?

Dari catatan di atas, terbukti bahwa nilai motivasi adalah lebih tinggi dan kuat dari apa yang menjadi keputusan. Dapat dikatakan bahwa motivasi adalah “jiwa” dari sebuah keputusan. Suatu keputusan dapat berumur lama adalah dikarenakan motivasi yang solid dan bukan demi untuk memenuhi kepentingan sesaat. Mengapa hukum pidana, hukum perdata dan hukum dagang Hindia Belanda dalam teori dan praktek masih melekat pada hukum yang berlaku di Indonesia sekarang? Ini membuktikan bahwa produk hukum jaman Belanda betul-betul dilandasi motivasi yang kuat untuk menegakkan hukum negara agar dipatuhi oleh masyarakat, seakan-akan Belanda hendak menjajah Indonesia sepanjang jaman.

Sudah tiba saatnya bagi penyelenggara negara kita termasuk para wakil rakyat untuk menyiapkan masa depan bangsa yang lebih baik dan langgeng sebagai motivasi dalam membuat undang-undang dan peraturan, agar kelak bangsa ini terhindar dari konsep kenegaraan yang compang-camping. Pihak pemerintah yang menjalankan undang-undang harus bijak membuat aturan pelaksanaan secara cepat dan tepat agar nasib bangsa tidak terlantar. Di negeri ini terlalu banyak undang-undang perubahan, dibarengi pula dengan peraturan yang sering berubah-ubah. Merubah dan mengganti adalah dua hal yang berbeda.

Melakukan tambal sulam dalam sistim perundangan nasional merupakan kebiasaan kurang arif, karena cenderung memaksakan kehendak dengan cara lebih mudah. Apalagi terkesan hanya karena “kejar tayang” demi memenuhi kepentingan sektoral tertentu. Melalui perubahan yang hanya bersifat tambal sulam, hampir tidak pernah kita bisa berubah. Semoga sesudah Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional, produk hukum di negeri ini dengan motivasi niat luhur serta rasa kebangsaan yang kuat menjadi lebih solid, efektif dan dapat berumur panjang. [6]

Demonstrasi Setiap saat pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, langsung disambut dengan demonstrasi di Jakarta dan kota-kota lainnya. Tujuannya adalah menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM tersebut. Sebelumnya juga sering terjadi demonstrasi lokal, seperti pernah dilakukan oleh korban lumpur Lapindo atau karyawan PT Dirgantara Indonesia. Sedang demonstrasi dalam skala lebih kecil banyak terjadi di berbagai tempat dan dilakukan oleh mahasiswa, karyawan perusahaan, buruh pabrik, atau masyarakat lainnya. Pelaku demonstrasi lazim disebut demonstrator (Ing), namun yang lebih terkenal adalah dengan sebutan demonstrant (Bld).

Sudah lama masyarakat awam mengenal kata “demonstrasi” (sering disingkat “demo”) atau “unjuk rasa”. Demonstrasi dilakukan sebagai protes atas berlakunya kebijaksanaan tertentu. Namun tidak tertutup kemungkinan “dimanfaatkan” oleh pihak lain, yang para pelaku sendiri mungkin kurang menyadari hal itu. Atau mungkin juga “ditunggangi” oleh kekuatan politik tertentu. Sasaran demonstrasi selain ditujukan terhadap pemerintah, kadang-kadang adalah perusahaan, lembaga, organisasi atau kelompok tertentu. Arti lain dari demonstrasi yaitu melakukan suatu peragaan atau “memperlihatkan contoh penggunaan”. Biasanya demonstrasi yang demikian itu dilakukan untuk promosi suatu produk, yaitu dengan memeragakan cara kerja atau cara memakai produk dimaksud. Misalnya demonstrasi peralatan/barang elektronik, alat-alat kedokteran, produk otomotif, peralatan rumah tangga dsb. Demonstrasi juga ditampilkan sehubungan dengan keahlian/ ketrampilan tertentu, sekaligus sebagai atraksi bagaimana seseorang betul-betul ahli dan terampil di bidangnya. Misalnya demonstrasi pencak silat, membatik, ketangkasan, alat musik, memasak, menembak tepat, dsb.

Di negara demokrasi, demonstrasi adalah sesuatu yang wajar. Demonstrasi dalam skala besar banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang (developing countries) atau negara yang masih dalam proses demokratisasi. Kejadiannya sering berlangsung agak lama, kadang-kadang dibarengi dengan aksi kekerasan. Menjadikan demonstrasi sebagai suatu bentuk/cara untuk memaksakan kehendak, bisa merubah “unjuk rasa” menjadi “unjuk kekuatan” (show of force). Padahal maksud sebenarnya dari demonstrasi adalah murni sebagai ekspresi untuk menyampaikan aspirasi.

Demonstrasi yang baik dilakukan dengan tertib dan elegan, sehingga dimungkinkan mendapatkan simpati publik. Adapun penyampaian aspirasi yang lebih baik lagi yaitu melalui dialog. Pada saat demonstrasi kurang terkendali, bisa berlanjut menjadi anarkis. Berhubung tindakannya yang anarkis itu, maka oleh petugas keamanan dianggap kebablasan dan mengganggu ketertiban. Akibatnya terjadi bentrokan antara demonstran dengan aparat kekuasaan. Akhirnya demonstrasi menjadi kontra produktif (counter productive), sehingga tujuan pokok menjadi kurang tercapai. Lain halnya apabila demonstrasi sudah begitu meluas ke seluruh negeri seperti halnya terjadi di Philipina dengan “people’s power” tahun 1986 dan di Indonesia dengan “reformasi” pada Mei 1998. Saat itu keadaan negara menjadi chaos (kacau) dan keselamatan bangsa terancam. Kondisi di dua tempat dan berbeda waktu tersebut berujung pada tumbangnya kekuasaan diktator Ferdinand Marcos di Philipina serta lengsernya Suharto sebagai penguasa Orde Baru. [5]

Hampir semua orang tahu “globalisasi”, karena istilah ini sudah menjangkau ke segenap penjuru dunia dan lapisan masyarakat. Akan tetapi pemahaman mengenai bagaimana bentuk serta pembuktiannya seperti apa, sangat tergantung dari latar belakang yang bersangkutan. Secara umum “standar” untuk globalisasi kurang jelas. Yang banyak dirasakan atau terlihat adalah semacam sifat “ikut-ikutan” dan berbau “asing” serta mendunia (mengglobal). Menurut cara pandang bagi yang proaktif, kalau tidak ikut maka khawatir ketinggalan dari orang/negara/bangsa lain atau bahkan merugi sendiri. Namun bagi yang pasif-pun sebenarnya juga tidak bisa menghindar karena tetap akan terkena dampak, mengingat bahwa pengaruh dari luar (asing) adalah sangat kuat. Sedemikian kuatnya pengaruh globalisasi, sehingga sulit untuk dibendung. Sungguh dilematis, baik yang aktif maupun pasif tetap saja akan tergerus oleh arus globalisasi.

Untuk melihat seberapa jauh tampilan daripada globalisasi, mungkin dapat dibuat suatu perbandingan dengan beberapa negara yang dalam kondisi berbeda. Orang di negara maju terlihat cukup mapan serta kehidupannya secara umum juga teratur. Tanpa ada perasaan cemas serta tidak ada ketergantungan dari pihak lain. Sifat dan sikap yang mandiri (independent) cukup nyata, namun secara alamiah sebenarnya mereka juga saling memerlukan. Pada umumnya orang di sana dapat melihat dunia dari “jendela” kenyataan, karena tingkat kesejahteraan yang sangat memungkinkan. Bagaimana dengan globalisasi yang melibatkan negara-negara seperti Myanmar, Laos dan beberapa negara Afrika hitam misalnya? Tidak diragukan bahwa mereka tentu juga ingin ikut “mengglobal”, namun masih terkendala dalam banyak hal. Untuk sekedar terkena dampak ataupun “benturan” dari arus globalisasi, itu jelas sudah pasti.

Globalisasi adalah semacam “proyek kesetaraan” yang mendunia. Wujudnya adalah berupa tindakan nyata bagi suatu bangsa/negara dalam menyikapi masalah-masalah global. Ada semacam “tekad” dari sebuah bangsa agar “diakui” oleh komunitas internasional dan sekaligus ikut memanfaatkan fasilitasnya. Globalisasi juga dapat dimaknai sebagai give and take hubungan antar bangsa. Oleh karena itu globalisasi banyak dikembangkan melalui bidang pariwisata, perdagangan atau kesenian. Yang paling mutakhir adalah melalui pengaruh teknologi informasi (IT), hingga merebaknya komunikasi melalui internet.

Globalisasi juga terbentuk dari hasil “sharing” berbagai unsur masyarakat dunia untuk berbagi peran. Akibatnya banyak hal-hal baru yang muncul, karena masing-masing pihak juga merasa memiliki. Misalnya dalam kasus paten Batik oleh Malaysia, Reog oleh Malaysia, lagu “Rasa Sayange” oleh Malaysia, Tempe oleh Amerika atau Jepang dsb. Dikarenakan duduk persoalannya yang kurang jelas, maka hal-hal seperti itu sering menimbulkan adanya salah pengertian. Simbol global yang mudah diingat diantaranya seperti PBB (politik-ekonomi-keamanan-sosial budaya), IMF (moneter), Bank Dunia (perbankan), WTO (perdagangan), Olimpiade (olah raga) dan lain-lain. Tidak kalah pentingnya adalah yang melalui jalur musik, film dan ilmu pengetahuan. Yang tersebut belakangan adalah independen sifatnya, namun sangat kuat pengaruhnya. Bangsa Barat telah menyebarkan berbagai unsur ragam budaya seperti bahasa, mode, beragam jenis musik (seperti jazz, rock, salsa, country dsb). Juga peredaran film, teknologi, ilmu pengetahuan (termasuk hukum, politik, militer, teori manajemen), sistim pendidikan dll. Melalui berbagai cara, penetrasi kebudayaan Barat banyak diterima oleh masyarakat negara-negara sedang berkembang (developing countries). Menjadi harapan bahkan kewajiban kita semua sebagai bangsa tentunya, agar Indonesia juga sharing dengan dunia luar melalui berbagai ragam budaya seperti batik, gamelan, bahasa, angklung, barang-barang kesenian dll. Mungkin juga mengglobalkan Bahasa Indonesia mulai dari ASEAN, misalnya.

Apakah Indonesia sudah benar-benar siap untuk memenuhi tuntutan globalisasi? Berbagai permasalahan yang cukup berat dan sangat kompleks masih sedang dihadapi bangsa ini. Masalah-masalah seperti kemiskinan, korupsi, pendidikan, pengangguran, persaingan usaha dan kualitas sumber daya manusia yang rendah masih mnggelayut. Pemerintah dituntut untuk siap menutup kekurangan serta mengisi kekosongan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sementara Indonesia harus berhadapan dengan negara-negara maju seperti Amerika, Jepang dan Eropa, namun dengan Malaysia dan Singapura sudah ketinggalan. Sedangkan dengan Vietnam juga sudah tersusul.

Kondisi sekarang sangat memberatkan langkah-langkah Indonesia mengikuti derap globalisasi. Bagaimana mungkin investasi dan pariwisata bisa lancar dan meningkat bila kondisi di dalam negeri belum tertata dengan baik? Dunia sekarang sedang dilanda krisis energi dan pangan, tentu bukan sekedar tantangan namun sekaligus hendaknya dijadikan peluang. Presiden SBY pada Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional 20 Mei 2008 di Jakarta optimis bahwa Indonesia akan bisa mengatasi imbas krisis energi dan pangan dunia yang mengancam perekonomian nasional. Negara-negara maju (developed countries) dengan tekun dan teratur sudah dapat membuktikannya. Itulah hakekat sesungguhnya bahwa kita perlu “ikut-ikutan” globalisasi. Semoga! [4]

Dalam bahasa prokem, lawan kata modern mungkin apa yang sekarang disebut sebagai “norak”. Tukul Arwana dalam talk show di suatu TV Jakarta sering mengatakan “ndeso” atau “katrok” atau “kampungan”. Yang dimaksud barangkali adalah sebagai lawan kata dari “kota”. Esensi yang tersirat dari kata-kata versi Tukul mungkin karena terdapat semacam perasaan bahwa sebagai “orang kota” maka dirinya sudah termasuk modern. Belum jelas apakah sebutan-sebutan tadi sudah memenuhi “standar” bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apakah ada jaminan bahwa semua penduduk sebuah kota sudah modern? Apakah Jakarta seutuhnya sudah modern sedangkan ibu kota negara ini masih dikelilingi daerah kumuh, banyak gelandangan dan pengemis, banyak gubuk liar, penerangan kota serta fasilitas umum yang sangat terbatas dan kurang terawat? Apalagi pada saat ini Jakarta masih terkena pemadaman listrik bergilir?

Bagi generasi terdahulu, pengertian modern dimaksudkan sebagai sesuatu yang lebih maju. Atau yang menunjukkan adanya perubahan dari sesuatu yang lama menjadi yang baru. Sebagai lawannya dikatakan “masih terbelakang”, atau agar lebih etis maka disebut “sedang berkembang”. Dari pemaknaan tersebut kemudian muncul istilah-istilah seperti: kehidupan modern, organisasi modern, gaya modern, arsitektur modern, tari modern dsb. Adapun tolok ukur daripada modern itu sendiri mungkin masih simpang siur. Dasar penilaiannya sangat tergantung kepada siapa dan seperti apa pengetahuan/pengalaman ybs serta kapan berlangsungnya. Seperti pernah terjadi dengan pengalaman pribadi awal tahun 1980an ketika penulis “disindir” oleh seorang asing yang mengatakan bahwa karena sudah memakai blue jeans maka dianggap sudah modern dan bergaya “cowboy” Amerika. Padahal jenis celana khas yang dipakai cowboy dan juga oleh kebanyakan orang tersebut, pada saat itu termasuk sudah usang.

Pada suatu saat modern akan menjadi usang, yaitu ketika muncul sesuatu yang lebih baru lagi. Sebagai contoh, pria yang memakai bahan dari nylon tahun 1950an adalah tergolong modern. Wanita muda yang pakai petty coat atau blus you can see tahun 1960an maka dianggap modern. Sampai 1980an, pria yang pakai tuxedo adalah modern. Masa lalu modern disebut klasik (classic). Maka dikenal model klasik, lagu klasik, musik klasik, gaya klasik dsb. Adapun suatu gaya atau mode tertentu yang muncul belakangan di era modern dan kemudian menjadi “in”, disebut sebagai “trend”. Sedangkan trend yang sudah diterima oleh masyarakat dan kemudian “mewabah” karena banyak peminatnya, lalu dinamakan trendy. Baik trend maupun modern pada dasarnya merupakan bentuk hasil karsa dan cipta manusia yang kreatif. Munculnya suatu daya kreatifitas paling mutakhir dan dinilai “cukup berani” di tengah suasana kehidupan modern, lazim dinamakan kontemporer (contemporary). Hasil karya ciptanya diberi label: gaya kontemporer, mode kontemporer, lukisan kontemporer, tarian kontemporer dsb.

Proses merubah dari sesuatu yang lama menjadi modern dinamakan modernisasi. Dalam sejarahnya, modernisasi hanya bisa dilakukan oleh manusia yang sudah berfikiran maju dan berkemampuan di atas rata-rata manusia lainnya. Katakanlah modernisasi negara, modernisasi perusahaan, modernisasi pendidikan dsb. Contoh modernisasi negara yang berhasil antara lain Jepang, Singapura, Dubai dll. Di bawah kekuasaan seorang kaisar yang sangat berpengaruh dan tradisi yang kuat, Komodor Perry dari Amerika Serikat telah merubah Jepang menjadi sebuah negara modern hingga sekarang. Lee Kuan Yew telah berhasil membangun Singapura menjadi negara pulau yang modern. Dubai telah disulap menjadi sebuah kesultanan yang modern.

Ciri-ciri negara modern diantaranya adalah kesejahteraan penduduk dan keamanan negara yang terjamin, adanya kepastian hukum, tegaknya demokrasi termasuk kebebasan pers serta hubungan internasional yang mulus. Kalaupun terdapat masalah di bidang politik atau ekonomi adalah dianggap wajar, namun tidak serius dalam masalah bangsa. Ciri orang modern terlihat dari sikapnya seperti suka keterbukaan, cara berpikir praktis, assertive, tidak berbelit dalam ucapan dan tindakan. Oleh karena itu untuk dapat membangun sebuah negara modern selain memenuhi syarat minim seperti tersebut di atas, kiranya diperlukan pemimpin yang berpandangan luas dan memiliki pola pikir modern pula. [3]

Kejadian tragis yang menimpa politisi dan aktor senior Sophan Sophiaan hingga tewas akibat kendaraannya terperosok lubang di jalan raya Ngawi – Sragen, Jawa Tengah 17 Mei 2008 sungguh menyedihkan. Meski sudah menjadi takdir Ilahi, namun apa yang dialami Sophan Sophiaan tersebut kiranya tidak perlu terjadi apabila jalan yang sedang dilaluinya dalam kondisi baik. Selain keluarga serta kerabat almarhum tentu sangat berduka, namun pemerintah juga layak ikut bersedih karena sebagai pihak yang lebih bertanggungjawab. Faktanya, musibah tersebut adalah akibat dari fasilitas transportasi darat yang buruk.
Kejadian di atas baru salah satu contoh. Melalui pemberitaan media masih banyak kejadian serupa dan jumlahnya juga cukup banyak.

Pemerintah wajib memelihara prasarana transportasi sangat vital yang tidak hanya untuk lalu lintas manusia, akan tetapi juga lalu lintas barang yang bernilai ekonomi. Keselamatan adalah paling penting dari segalanya. Setiap saat pemerinah harus siaga memelihara dan segera “action” untuk memperbaiki fasilitas transportasi tersebut. Sebagai contoh, awal tahun 1990an di Hongkong ada kejadian seorang wisatawan asing terperosok lubang di trotoar, kemudian mengadukan pemerintah setempat dan kemudian berdasarkan keputusan pengadilan memperoleh ganti rugi puluhan ribu US dolar. Dasar keputusan pengadilan adalah : akibat dari kelalaian pihak pemerintah. Bagaimana seandainya hal seperti itu terjadi di Indonesia?

Tanggapan tiap orang mengenai jalan yang berlubang, umumnya beragam. Ada yang berfikir sebagai suatu ancaman yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas tetapi bersikap masa bodoh, ada yang peduli dengan cara menutupinya, ada pula yang melapor ke pihak terkait seperti polisi, pejabat terkait atau pejabat daerah setempat dsb. Akan tetapi semuanya itu sebetulnya bukan merupakan kewajiban masyarakat. Baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak bisa menghindar dari tanggung jawab ini. Rakyat sebagai pembayar pajak hanya ingin agar jalanan itu mulus. Dana yang berasal dari pajak kendaraan dan komponen pajak lainnya wajib masuk APBN/APBD untuk keperluan proyek terkait. Bahkan wajar bila ada tambahan dana yang berasal dari penarikan subsidi BBM. Sudah selayaknya setiap pajak kembali dan digunakan untuk kesejahteraan pembayar pajak.

Agar supaya kualitas jalan raya bisa dipertanggung jawabkan, kiranya perlu pengawasan ketat agar ke depan tidak ada pihak-pihak yang dibiarkan “main-main” dengan masalah tender proyek pembangunan jalan. Kebocoran biaya proyek pembangunan di bidang konstruksi dan investasi dengan anggaran negara disinyalir mencapai Rp.76,7 triliun per tahun (Kompas, 19/1/05). Dirjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum, Ahmad Darmanto Dardak mengatakan bahwa penyebab jalan rusak antara lain karena kelebihan muatan kendaraan serta kondisi tanah dan konstruksi jalan yang buruk Sepanjang 1.750 kilometer jalan nasional saat ini rusak. (Kompas, 14/5/08). Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Wishnu Subagyo Yusuf , jalan berlubang yang harus ditambal 88.156 meter persegi. (Kompas, 13/5/08). Semoga untuk ke depan semuanya menjadi lebih baik dan tidak menelan korban lagi.[2]